Politikus PDIP Soroti Ketidakseriusan Pembangunan Jalan Trans Papua
"Saya lihat misalnya pembangunan dari Sorong lompat ke tempat lain. Kemudian belum selesai lompat lagi ke tempat lain," ungkapnya.
Jimmy memahami mungkin anggaran pemerintah terbatas. Namun di tengah keterbatasan biaya pembangunan jalan Trans Papua itu, kenapa justru ada rencana lagi untuk membangun rel kereta di Papua yang menurutnya menelan anggaran sekitar Rp 30 triliun.
Pihaknya menilai akan lebih baik pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan Trans Papua terlebih dahulu, mengingat transportasi kereta belum sangat dibutuhkan di Papua saat ini.
"Daripada membangun rel kereta, lebih baik anggaran itu difokuskan untuk membangun jalan sampai pada pengaspalan dan pembangunan jembatan-jembatan," tegasnya.
Jimmy berharap pembangunan jalan Trans Papua bisa terselesaikan sebelum periode kedua Presiden Jokowi berakhir. Sehingga mampu membangkitkan kepercayaan orang Papua akan kehadiran negara. Di samping itu rakyat Papua akan mencatat bahwa pembangunan jalan ini terselesaikan di masa pemerintahan Presiden ketujuh RI itu.
"Saya pikir jika Trans Papua diselesaikan sebelum Jokowi mengakhiri jabatan periode keduanya sebagai presiden, itu sangat membantu orang Papua yang selama ini transportasinya hanya mengandalkan pesawat, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah negara membiarkan mereka menikmati transportasi berbiaya tinggi," pungkasnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Jimmy Demianus Ijie menilai pembangunan sebagian ruas jalan Trans Papua tak efisien.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas