Politikus PDIP: TNI Sudah Maksimal Menjaga Perairan Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai TNI dan pemerintah sudah maksimal dalam menjaga pengamanan perairan laut dan batas-batas wilayah negara. Tapi penyanderaan pelaut Indonesia terjadi di luar perairan laut Indonesia dan berulang. Hal ini memang sebuah kenyataan sulit yang harus diterima Indonesia.
"Ini penyanderaan terjadi di luar laut Indonesia. Kita tentu melihat TNI dan pemerintah sudah mencoba untuk memperbaiki, menjaga perairan kita dan batas wilayah di sekitar Filipina, tapi ini lagi-lagi terjadi. Ini sulit memang," kata Effendi, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (27/6).
Satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia ke depan, ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini adalah membuat terobosan dengan cara Indonesia bisa ikut di dalam "patroli" di wilayah laut Filipina.
Tapi ini juga akan ada kendala tertentu. Karena di sisi lain, Effendi melihat ada motivasi untuk mendapatkan uang bagi pelaku penyanderaan itu.
"Ini bisa jadi preseden buruk, karena proses pembebasan sandera terdahulu sampai sekarang publik tidak tahu persis dengan cara apa pembebasannya? Ini kan tidak ada yang jelas dari pemerintah," ujarnya.
Sampai saat ini, kata anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, publik hanya menduga-duga bahwa ada peran yang memang sangat kuat dari TNI untuk melakukan pembebasan.
"Tapi itu juga dibarengi dengan isu ada bayar tebusan, apakah berupa uang tunai atau barang. Ini mungkin bisa jadi pemicu bagi kelompok-kelompok yang ada di wilayah Filipina Selatan itu untuk mengulangi dan melihat ini titik lemah untuk dijadikan sumber dana operasi mereka," ungkap dia.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai TNI dan pemerintah sudah maksimal dalam menjaga pengamanan perairan laut dan batas-batas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak