Politikus PKB : Menteri Susi Hancurkan Perikanan Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengkritik keras kinerja Menteri Kelautan Perikaran (KKP) Susi Pudjiastuti. Bahkan, menteri nyentrik itu disebut menghancurkan perikanan nasional melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya.
"Karena di komisi IV, yang saya kritisi KKP, karena seluruh apa yang diungkapkan bohong. Tidak benar. Kebijakan Menteri Susi menghancurkan perikanan nasional," kata Daniel di kantor DPP PKB Jakarya Pusat, Senin (28/12).
Tudingan Wasejken DPP PKB itu bukan tanpa alasan. Sebab, kinerja bos Susi Air menurutnya dengan mudah bisa diukur dari segi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan yang hingga kini baru mencapai Rp 30 miliar dari target sebesar Rp 1,3 triliun. Realisasi PBNP sektor yang diawaki Susi belum ada apa-apanya dibanding pendapatan tahun lalu.
"Paling gampang mengukur kinerja tidak meningkat ya PNBP. Tahun lalu Rp 300 miliar. Nyatanya sampai sekarang baru Rp 30 triliun. Hanya 10 persen lebih dari pemerintahan lalu. Jauh lagi dibanding target Rp 1,3 triliun," tegasnya.
Padahal, lanjut Daniel, Susi dengan berbagai kebijakannya mengklaim mampu bisa meningkatkan PBNB. Buruknya kinerja Susi juga bisa diukur dari penurunan produk olahan ikan.
"Hasil rilis Kemenperin, pengolahan ikan hanya memproses 40-50 persen. Sehingga 50 persen kekurangan bahan baku. Ekspor sasaran utama seperti di Jepang turun. Ngeceknya konkret dari bea cukai Jepang semua turun. Semua indikator turun," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengkritik keras kinerja Menteri Kelautan Perikaran (KKP)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Mafia Hukum, KPK Panggil Youla Lariwa
- BMH Yogyakarta Salurkan Kasur Baru untuk Santri di Pesantren Tahfidz Cahaya Al-Qur'an
- Penyelesaian Judi Online Cuma 1, Tergantung Penegak Hukumnya
- Lemkapi Acungi Jempol Sikap Dirlantas Polda Metro Jaya Minta Maaf Anak Buah Arogan
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum
- Indo Barometer Bantah Lakukan Survei di Kolaka Utara yang Memenangkan Sumarling Majja–Timber