Politikus PKB : Menteri Susi Hancurkan Perikanan Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengkritik keras kinerja Menteri Kelautan Perikaran (KKP) Susi Pudjiastuti. Bahkan, menteri nyentrik itu disebut menghancurkan perikanan nasional melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya.
"Karena di komisi IV, yang saya kritisi KKP, karena seluruh apa yang diungkapkan bohong. Tidak benar. Kebijakan Menteri Susi menghancurkan perikanan nasional," kata Daniel di kantor DPP PKB Jakarya Pusat, Senin (28/12).
Tudingan Wasejken DPP PKB itu bukan tanpa alasan. Sebab, kinerja bos Susi Air menurutnya dengan mudah bisa diukur dari segi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan yang hingga kini baru mencapai Rp 30 miliar dari target sebesar Rp 1,3 triliun. Realisasi PBNP sektor yang diawaki Susi belum ada apa-apanya dibanding pendapatan tahun lalu.
"Paling gampang mengukur kinerja tidak meningkat ya PNBP. Tahun lalu Rp 300 miliar. Nyatanya sampai sekarang baru Rp 30 triliun. Hanya 10 persen lebih dari pemerintahan lalu. Jauh lagi dibanding target Rp 1,3 triliun," tegasnya.
Padahal, lanjut Daniel, Susi dengan berbagai kebijakannya mengklaim mampu bisa meningkatkan PBNB. Buruknya kinerja Susi juga bisa diukur dari penurunan produk olahan ikan.
"Hasil rilis Kemenperin, pengolahan ikan hanya memproses 40-50 persen. Sehingga 50 persen kekurangan bahan baku. Ekspor sasaran utama seperti di Jepang turun. Ngeceknya konkret dari bea cukai Jepang semua turun. Semua indikator turun," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengkritik keras kinerja Menteri Kelautan Perikaran (KKP)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo dan Presiden Mesir Bahas Situasi Gaza Palestina
- Menteri Industri Arab Saudi Bakal ke Indonesia, Bahas Kerja Sama Sektor Unggulan
- 2 Hakim Terseret Kasus Suap Rp 60 Miliar yang Menjerat Ketua PN Jaksel
- Ketua PN Jaksel Tersangka Suap Rp 60 Miliar, Kejagung Sita Mobil Mewah dan Uang
- Survei LSI Terkait RUU KUHAP: Mayoritas Publik Dukung Kesetaraan Penyidik
- KPK Limpahkan Perkara Korupsi Eks Wali Kota Semarang ke Pengadilan