Politikus PKB Minta Gubernur BI Tak Ikuti Resep IMF

Kerangka makroprudensial BI merupakan bagian dari manajemen krisis bersama dengan kerangka kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Akan tetapi yang menarik, gagasan Perry untuk membawa BI lebih berperan terhadap pertumbuhan ekonomi persis seperti yang diinginkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Pada pertengahan tahun lalu, misalnya, Dewan Eksekutif IMF lewat keterangan resminya berjudul IMF Executive Board Approves Indonesia’s 2017 Financial System Stability Assessment setuju terhadap penilaian stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Seperti Perry, IMF menilai kewenangan BI tidak diatur secara tegas dalam hal makroprudensial untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Untuk menegaskan kewenangan tiap-tiap lembaga, IMF seperti juga Bank Dunia menyarankan perlunya merevisi UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga UU BI.

Selain memperjelas tanggung jawab OJK dalam hal pengawasan, revisi itu untuk memastikan BI berperan dalam mendorong pembangunan. Lewat revisi itu pula, kewenangan dan fungsi antara OJK serta BI tidak lagi tumpang tindih.

Tentu saja kesamaan gagasan Perry dan IMF itu perlu dipertanyakan, terlebih sosok ini pernah menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group. (tan/jpnn)