Politikus PKB Sebut Enam Menteri Layak Diganti

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Daniel Johan mengatakan kewenangan me-reshuffle para menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Meski demikan, dia mengingatkan Jokowi agar mencermati kinerja para menteri di bidang ekonomi.

"Penting bagi presiden memperhatikan hasil kinerja menteri perokonomian karena anjloknya indikator perekonomian dan tidak tercapainya target kinerja," kata Daniel kepada wartawan di DPR Jakarta, Rabu (24/6).

Wasekjen DPP PKB ini menyebutkan bahwa anjloknya indikator perekonomian bukan hanya data seperti dilansir BPS, tapi juga berbanding lurus dengan fakta di lapangan.

"Fakta lapangan para pelaku ekonomi khususnya sektor riil banyak yang menjerit, harga-harga meningkat, inflasi naik 7,15 persen pada Mei 2015 dari target 5 persen di tahun 2015," katanya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi turun 4,71 persen dari target 5,7 persen, nilai tukar terhadap dollar Rp13.177 melemah dari target 12.500 dalam asumsi makro APBN 2015.

Nilai ekspor sampai Mei USD 64,72 miliar menurun 11,84 persen dibanding periode sama tahun lalu, tingkat kesejahteraan petani dan nelayan juga drop, menurun jauh.

"Dari hasil kinerja tersebut bila Presiden akan melakukan reshuffle maka yang penting adalah menteri-menteri di bidang perekonomian. Jangan sampai harapan rakyat terhadap Jokowi putus karena kinerja menterinya yang tidak sesuai tujuan nawacita dan penguatan kemandirian ekonomi dalam negeri," tegasnya.

Daniel juga berharap dalam proses reshuffle kabinet, jangan sampai dipertentangkan antara menteri partai dan non partai. Sebab, dalam 7 bulan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Daniel menilai kinerja menteri ekonomi yang non partai malah buruk.
 
"Beberapa menteri yang kinerjanya buruk seperti Menteri BUMN, Menhub, Menkeu, Mendag, Menteri KKP, dan Menteri Pertanian," tandasnya.(fat/jpnn)