Politikus PKS: Beberkan Saja Perda Bermasalah
jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mendesak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan peraturan daerah (Perda) mana saja yang dibatalkan.
“Sebaiknya pemerintah transparan saja soal Perda tersebut, karena Pemda, DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan dan apa alasannya sehingga 3.143 perda oleh Kemendagri dibatalkan,” kata Almuzzammil, dalam rilisnya (16/6).
Menurutnya, Pemda dan DPRD penting untuk mengetahui perda mana saja yang dibatalkan. Karena dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat.
“Pasal 251 ayat 7 dan 8 disebutkan jika Pemda menolak keputusan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan perda itu diterima," jelas Muzzammil.
Selain itu, lanjutnya, informasi perda mana saja yang dibatalkan perlu segera diketahui dan direspon segera oleh Pemda karena jika Perda yang dibatalkan tersebut tetap diberlakukan maka menurut Pasal 252 akan diberikan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda dan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan selama tiga bulan hak-hak keuangan bagi kepala daerah dan DPRD terkait.
“Sanksi berat lainnya adalah penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Jadi Pemda dan DPRD terkait sangat berkepentingan dan memiliki hak untuk mengetahui lebih awal perda yang dibatalkan,” imbuhnya.
Menurut Muzzammil, seharusnya Pemerintah tidak boleh semena-mena dalam mencabut perda karena dalam melihat kualitas perda tidak boleh hanya menyalahkan pemda dan DPRD tapi perlu juga mengevaluasi kerja Kemenkumham yang memiliki tugas pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan perda.
"Jadi perlu ada evaluasi ke dalam apakah semua Kementerian sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing?," tanya dia.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mendesak pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan peraturan
- Cukup Bayar Rp 5 Ribu Masyarakat Bisa Lihat Keindahan Jembatan Ampera
- Kemensetneg Sebut Pengelolaan Gedung Balai Sidang JCC Diambil Alih Negara
- Hakim Vonis Crazy Rich PIK Penjara 5 Tahun di Kasus Korupsi Timah
- Hakim Tetapkan Kerugian Lingkungan Kasus Timah Rp271 Triliun
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu
- KPK Jebloskan Tersangka Korupsi Shelter Tsunami NTB ke Sel Tahanan