Politikus PKS Ini Tagih Janji Program Food Estate Kementan
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Senin (12/7/2021) menerbitkan katalog: 5203031 tentang Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia tahun 2020.
Hal itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan survei Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan pada tujuh hari terakhir setiap bulannya.
Berdasarkan hasil survei KSA pada tahun 2020, Luas Panen Padi diperkirakan sebesar 10,66 juta hektare atau mengalami penurunan sebanyak 20,61 ribu hektare (0,19 persen) dibandingkan tahun 2019.
Sementara itu, produksi padi pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 54,65 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada tahun 2020 mencapai sekitar 31,33 juta ton, atau meningkat sebesar 21,46 ribu ton (0,07 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019.
Anggota DPR RI Fraksi PKS drh. Slamet juga mempertanyakan janji program Food Estate yang bisa panen di akhir tahun 2020.
"Ada food estate kenapa luas panen padi bukan bertambah kok malah berkurang? Sedangkan anggaran Kementan ditambah Rp1,45 triliun di tahun 2020 khusus untuk food estate seluas 30.160 hektare di Kalimantan Tengah yang setidaknya bisa menambah panen sebesar 154 ribu ton GKG," ungkapnya.
Meskipun ada program food estate, kata Slamet, seharusnya luas lahan padi yang sudah ada bisa dipertahankan keberadaannya dengan menciptakan kebijakan yang kondusif dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan.
"Jangan menciptakan kesemrawutan dalam mengimplementasi kebijakan," imbuhnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Senin (12/7/2021) menerbitkan katalog 5203031 tentang Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia tahun 2020.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?