Politikus PKS Mempersoalkan Soliditas Pendukung Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan koalisi untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di sejumlah partai politik masih alot. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota Majelis Syura PKS Refrizal mengatakan, partainya sudah menjalin komunikasi dengan parpol yang lain seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
“Kalau yang lain belum pasti juga. Karena kalau belum daftar berarti belum pasti, baru pernyataan-pernyataan saja," kata Refrizal di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7).
Menurut Refrizal, koalisi partai nanti akan ketahuan setelah melakukan pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Yang mendukung Jokowi apa betul-betul solid mendukung Jokowi, kami tidak tahu juga," katanya.
Menurut dia, koalisi juga masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT) 20 persen.
Di tengah kondisi sekarang dengan PT 20 persen, PKS minimal ingin kadernya menjadi cawapres. "Kalau PT dihilangkan, lebih baik PKS mencalonkan sendiri," katanya.
Setelah itu di putaran kedua baru bergabung dengan partai lain untuk saling mendukung.
Menurut Refrizal, persaingan di pilpres itu bukan dengan negara lain. Tapi, sesama anak bangsa Indonesia.
Menurut Politikus PKS Refrizal, persaingan itu bukan karena PKS membenci Presiden Jokowi namun PKS pengin presiden yang lebih baik lagi dari Jokowi.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi