Politikus PKS Minta Jokowi Instruksikan Operasi Militer di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi menempuh lima langkah strategis untuk menyelesaikan konflik separatisme di Papua. Salah satunya adalah melibatkan TNI melakukan operasi militer selain perang (OMSP).
Hal ini disampaikan Sukamta, merespons tindakan separartisme yang disebut pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata, mengakibatkan kembali gugurnya tiga prajurit TNI.
"Saya turut berbela sungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI di Papua. Mereka jadi pahlawan kita. Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai. Karena itu pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas," kata Sukamta, Jumat (8/3).
BACA JUGA: Kronologi Pertempuran 25 Prajurit TNI Versus 70 Anggota KKB di Nduga
Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik. Semestinya pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, tertantang untuk dapat menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua.
Sayangnya, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam. Oleh karena itu, dia mengusulkan lima langkah strategis yang harus diambil untuk menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua.
Pertama, pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua, mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di perbatasan RI - Papua Nugini itu.
BACA JUGA: TNI Diserang dengan Kekuatan Tidak Berimbang di Nduga, Papua
Politikus PKS Sukamta opsi operasi militer selain perang perlu diambil Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua