Politikus PKS Nilai Pemerintah Lembek kepada TKA Ilegal

Politikus PKS Nilai Pemerintah Lembek kepada TKA Ilegal
Buruh Tiongkok di Banten yang sempat diperiksa Polda Banten karena diduga ilegal beberapa bulan lalu. Foto: dok jpnn

Karena tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya antara pekerja lokal dan asing tersebut terjadi miskomunikasi dan menimbulkan penganiayaan.

”Kasus Jatigede ini, (secara kronologis) kita tidak tahu. Apalagi sudah terjadi insiden, keributan pemukulan, mungkin itu akibat ada kecemburuan. Nah, ini saya pernah kunjungan ke Jatigede, tapi yang saya dengar baru yang indah-indahnya saja,” imbuhnya.

Sementara terkait permintaan masyarakat terkait pekerja asing yang bekerja di Indonesia, minimal harus bisa bahasa Inggris.

”Ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah daerah sini (Sumedang) yang punya wilayah, harus dilakukan investigasi, termasuk juga dari dewan (DPRD Sumedang) harus segera melakukan investigasi, biar jelas laporannya dan kejadiannya seperti apa,” ungkapnya. (ign/rie/dil/jpnn)


JPNN.com – Kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja asing (TKA) terus menuai kritik. Pasalnya, dalam hal ini pemerintah dinilai terlalu berpihak


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News