Politikus PKS Nilai Pemerintah Lembek kepada TKA Ilegal
![Politikus PKS Nilai Pemerintah Lembek kepada TKA Ilegal](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2016/12/27/d8387c16aae000acaa06c7d87e16d5de.jpg)
Karena tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya antara pekerja lokal dan asing tersebut terjadi miskomunikasi dan menimbulkan penganiayaan.
”Kasus Jatigede ini, (secara kronologis) kita tidak tahu. Apalagi sudah terjadi insiden, keributan pemukulan, mungkin itu akibat ada kecemburuan. Nah, ini saya pernah kunjungan ke Jatigede, tapi yang saya dengar baru yang indah-indahnya saja,” imbuhnya.
Sementara terkait permintaan masyarakat terkait pekerja asing yang bekerja di Indonesia, minimal harus bisa bahasa Inggris.
”Ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah daerah sini (Sumedang) yang punya wilayah, harus dilakukan investigasi, termasuk juga dari dewan (DPRD Sumedang) harus segera melakukan investigasi, biar jelas laporannya dan kejadiannya seperti apa,” ungkapnya. (ign/rie/dil/jpnn)
JPNN.com – Kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja asing (TKA) terus menuai kritik. Pasalnya, dalam hal ini pemerintah dinilai terlalu berpihak
Redaktur & Reporter : Adil
- 3 Pesan Penting Sekjen PKS kepada Semua Anggota DPRD
- 37 PMI Dideportasi dari Malaysia, Keluhkan Perlakuan Buruk di Tahanan
- Fraksi PKS: Parlemen Uni Eropa Harus Gunakan Kekuatannya Mendukung Palestina Merdeka
- Inisiator Sumbar Cerdas Rahmat Saleh Berharap Kuota Beasiswa KIP tak Hanya Utamakan Kampus Negeri
- Elite PKS Beri Wejangan ke Anggota DPRD, Bicara 4 Kunci Kesuksesan
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029