Politikus PKS: Pernyataan Menlu Soal Natuna Tergolong Standar, Mengapa Dianggap Superkeras?
![Politikus PKS: Pernyataan Menlu Soal Natuna Tergolong Standar, Mengapa Dianggap Superkeras?](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2019/12/12/IMG_20191212_142850.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi terkait persoalan di Laut Natuna yang diklaim oleh China tergolong standar atau tidak terdapat hal spesial.
Sukamta mengungkapkan itu ketika menjadi pembicara di sebuah diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1).
“Sikapnya Menlu ini standar. Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yang mengklaim diprotes. Secara diplomatik standar,” kata Sukamta.
Namun, kata Sukamta, sikap standar dari Retno berubah di mata publik. Sikap itu menjelma jadi sikap tegas dari Indonesia terhadap China.
Menurut Sukamta, perubahan sikap itu karena terdapat pejabat negara yang melontarkan pernyataan lunak menyikapi persoalan Natuna. Dengan begitu, sikap Retno menjadi keras terhadap China atas persoalan Natuna.
"Kenapa sikap itu seolah menjadi superkeras? Dia menjadi superkeras karena yang lain tampak lunak. Jadi, sikap Bu Menlu itu standar saja. Ini yang sebenarnya diharapkan publik, sikapnya standar saja," ungkap dia.
Ketika disinggung pejabat yang melontarkan pernyataan lembek, Sukamta tidak ingin menunjuk orang per orang. Termasuk, ketika disinggung pejabat yang melontarkan pernyataan lembek yakni Menhan Prabowo Subianto.
"Jadi, yang disampaikan PKS itu bukan orang per orang. Jangan dianggap yang disampaikan PKS tendensius ke satu orang. Kalau presiden perlu dikritik, ya, presiden dikritik. Kalau Bu Menlu perlu dikritik, ya, dikritik. Kalau pak Menhan perlu dikritik, ya, dikritik. Ini bukan orang per orang,” kilah dia.(mg10/jpnn)
Politikus PKS Sukamta menilai pernyataan Menlu Retno Marsudi terkait persoalan Laut Natuna tergolong standar atau tidak terdapat hal spesial.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Menteri Iftitah Tetap Yakin Bisa Kembangkan Kawasan Transmigrasi Meski Anggaran Terbatas