Politikus PKS Sebut Regulasi Tata Kelola Beras Masih Buruk
Kebijakan pengaturan HET sebaiknya hanya pada level beras jenis medium, sedangkan premium dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.
Pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa lebih menyederhanakan rantai pasok yang masih terlalu panjang di pasar.
kondisi tersebut masih membuka peluang dan kesempatan para tengkulak untuk bermain di Pasar.
"Keberadaan Satgas Pangan yang sudah dibentuk Pemerintah belum efektif untuk mengawal harga," katanya.
Pemerintah perlu memperbesar peran dan kontribusi Bulog dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol Pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.
Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor. Kebijakan Impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional, di mana saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis.
Dia berharap rekomendasi PKS dapat didalami dan menjadi pertimbangan serta masukan sehingga pengelolaan tata niaga pangan semakin hari semakin baik.
"Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah meninjau ulang regulasi harga beras yang hingga saat ini masih buruk.
- Lumbung Pangan Group Luncurkan Beras Premium Petani Indonesia Hebat
- Pemprov Jateng Salurkan 10 Ton Beras Cadangan Pangan
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Begini Update dari KPK soal Laporan Demurrage Impor Beras
- Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga