Politikus PKS Slamet: Indonesia Tertinggal dari Etipio dan Simbabwe
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras satu juta ton.
Dia mengatakan situasi pangan Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebab, kebijakan impor beras akan makin melemahkan petani dalam negeri.
“Mengapa pemerintah ini terus memaksakan impor? Padahal berdasarkan data-data yang ada, stok beras kita memadai,” kata Slamet dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020–2021, Selasa, 23 Maret 2021.
Slamet mengingatkan jangan sampai pemerintah kalah oleh mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan rakyat.
Legislator asal Sukabumi ini menyinggung kondisi pangan Indonesia yang berada di bawah sejumlah negara Afrika.
Dia menyebut data Food Sustainability Index tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 67 negara yang diukur. Masih tertinggal dari Etiopia yang berada di posisi 27 dan Zimbabwe di urutan 31.
“Negara kita yang katanya agraris ini justru kalah oleh negara-negara di Afrika yang notabene sering kita anggap tidak memiliki sumber daya alam semelimpah Indonesia,” kata Slamet.
Slamet juga menyinggung soal data Indeks Kelaparan Global tahun 2020 di mana Indonesia meraih skor 20,1 dan masuk ke dalam status negara yang mengalami kelaparan kronis.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet mengaku khawatir karena posisi Indonesia tertinggal dari Etipio dan Simbabwe.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Indonesia Wilayah Paling Strategis, Ketum LDII: Kita Harus Siap Bela Negara
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Berikut Pemenang Lomba Instagram Reels ISDS Bertema ‘Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia’
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal