Politikus PKS Slamet Sebut Pupuk Bersubsidi Hanya ‘Dinikmati' BUMN Pupuk
Alhasil angka pertumbuhan produksi panen padi petani menjadi stagnan bahkan cenderung menurun.
Padahal angka subsidi yang sebesar 34,2 triliun itu baru mensubsidi sekitar 34 persen dari kebutuhan eRDKK, atau sekitar 8,8 juta ton dari 26,2 juta ton.
Di sisi lain, kata dia, kita sebenarnya banyak melihat kemampuan petani, UKM dan perusahaan swasta menciptakan pupuk murah yang bagus dan diminati petani, tetapi pemerintah melakukan pembatasan dan mekanisme izin yang super-ketat sehingga sulit ditembus, lebih ketat dari masuknya pupuk impor.
“Di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya subsidi pupuk, saya menyarankan agar Presiden membuka pembatasan peran serta masyarakat untuk ikut membangun negara melalui penemuan pupuk bagus dan murah dan menekan pemborosan. BUMN harus efisien dan tidak kalah bersaing dengan pupuk buatan petani, UKM atau swasta lainnya," pungkas Slamet.(jpnn)
Berdasarkan laporan BPK Semester II tahun 2020 terhadap PT Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya ditemukan beberapa penyimpangan yang merugikan negara.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online