Politikus PKS Soroti Sejumlah Program KKP Selama 2020

Kemudian huruf (b) Percontohan budidaya ikan hias dari perencanaan 100 paket, realisasi hanya 50 paket (50 persen).
(c). Bantuan Calon induk ikan dengan target 216,7 juta ekor, realisasi 172,25 juta ekor (hanya 79,5 persen), d. Bantuan bibit rumput laut 200 ton, realisasi 167 ton (hanya 80 persen), dan e. Klaster percontohan pengelolaan kawasan budidaya berkelanjutan 15 paket, realisasi hanya 8 paket (hanya 53,3 persen)," papar Slamet.
Selain itu, Slamet juga mempertanyakan target dan capaian program Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020.
Sebab, dari perbandingan data target dan realisasi, ada sejumlah temuan. Antara lain, dari data realisasi anggaran tahun 2020, Ditjen Perikanan Tangkap tidak ada data realisasi pengadaan kapal perikanan ukuran 5 GT. Padahal di perencanaan (data sebelum refokusing anggaran) tertera pengadaan kapal 5 GT sebanyak 30 unit.
"Apakah memang pengadaannya dibatalkan atau programnya tidak terlaksana? Kemudian sertifikasi awak kapal perikanan, penerapan perjanjian kerja laut, rehabilitasi pelabuhan perikanan UPT pusat dan Pelabuhan Perikanan perintis juga tidak ada pada data realisasi tahun 2020. Apakah program-program tersebut sudah dihilangkan dari kegiatan
2020 ataukah memang belum terlaksana?," tanya Slamet.
“Termasuk beberapa program yang tidak disebutkan dalam perencanaan namun muncul saat realisasi, seperti pengadaan mesin kapal 34 unit, chest freezer 500 unit (pengadaannya yang sama juga dilakukan oleh Ditjen PDS), pengadaan mobil roda 3 sebanyak 370 unit. Kenapa bisa terjadi seperti ini?,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota Komisi IV DPR RI FPKS drh Slamet menyoroti sektor perikanan Indonesia yang dinilai belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman