Politikus PKS Tagih Janji Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pertahanan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus ditunaikan Jokowi dalam urusan strategis menyangkut masa depan Indonesia dan kewibawaan negara ini di mata internasional.

“Jika mengacu janji presiden dalam Nawacita, setidaknya ada tiga PR yang harus menjadi perhatian yaitu soal peningkatan anggaran pertahanan hingga 1,5 persen PDB, peningkatan kesejahteraan TNI dan kemandirian pertahanan," kata Sukamta usai rapat paripurna pengesahan APBN 2017 di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (26/10).

Dia menjelaskan, merujuk pagu dalam APBN Perubahan 2016, pemerintah sudah menjanjikan untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi Rp 97,6 triliun atau sebesar 0,85 persen dari PDB. Angka ini tentu masih jauh dari janji Presiden Jokowi agar anggaran APBN dipatok 1,5 persen PDB.

Hingga saat ini pun belanja pertahanan Indonesia jika dibandingkan dengan PDB secara rata-rata masih yang terkecil di ASEAN. Rata-rata ASEAN, angka belanja pertahanan dibanding PBD sudah di angka 2,2 persen PDB.

Kondisi ini berakibat daya dukung sarana prasarana pertahanan di Indonesia masih sangat terbatas. Misalnya, TNI AL hingga akhir 2015 hanya memiliki 145 KRI.

“Itu pun 50 persen baru dalam proses peremajaan. Jelas kondisi ini tidak ideal untuk menegakkan keamanan di laut Indonesia. Jadi, Presiden seharusnya memberi perhatian di sektor pertahanan, agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga dengan baik," tuturnya.

Hal lain yang perlu jadi perhatian pemerintah adalah soal kesejahteraan prajurit. Sukamta menambahkan, seiring profesionalitas TNI yang membaik dari waktu ke waktu maka pemerintah mestinya mengimbanginya dengan peningkatan kesejahteraan.

Dia mengakui, pada periode ini memang gaji pokok golongan tamtama terendah sudah dinaikkan menjadi Rp 1.565.200 per bulan. Gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi naik menjadi Rp 5.646.100.