Politikus PPP: Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Tumpang-Tindih, Siapa Bertanggung Jawab?

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR HM Amir Uskara mengatakan enam paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah perlu sinkroninasi antar-paket kebijakan sehingga lebih mudah diimplementasikan dan tidak saling menghambat.

“Harus ada koordinasi antar-kementerian dan lembaga bidang ekonomi supaya tercipta sinkronisasi terhadap paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan. Implementasinya harus terukur dan jelas siapa yang bertanggung jawab,” kata Amir Uskara, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (16/11).

Saat ini, kata dia, masih ada tumpang-tindih penanggung jawab paket kebijakan. Bahkan, masih dijumpai satu atau dua kementerian atau lembaga negara bertanggung jawab untuk kebijakan yang sama.

“Belum ada penegasan, siapa dan mempertanggungjawabkan apa?,” tegas politikus PPP ini.

Selain itu, Amir juga mengingatkan agar ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Akibat belum maksimalnya koordinasi, sehingga paket kebijakan ini belum di respon positif oleh Pemerintah Daerah.

“Apapun kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, implementasinya di daerah. Ini yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan, sehingga perlu koordinasi yang intens antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait penanggung jawab dari implementasi kebijakan," tegas Amir Uskara.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I itu juga mengingatkan pemerintah memantau implementasi dari setiap paket kebijakan yang sudah diluncurkan hingga tingkat daerah. Jika suatu kebijakan sudah dirasa berjalan dengan baik, baru mengeluarkan paket kebijakan yang lain.

“Jadi antara satu paket ekonomi dengan paket lainnya harus saling mendukung, sehingga paket berikutnya lebih kepada penguatan yang sudah berjalan," pungkasnya.(fas/jpnn)