Politikus PPP: Jokowi Mampu Imbangi Dua Kelompok Besar

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha menyatakan anggota kabinet era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini terdiri dari dua kelompok besar.
Kelompok pertama menurut Saifullah adalah yang berpihak kepada kepentingan Amerika Serikat dan ke dua adalah kelompok yang pro Tiongkok.
"Tentang siapa-siapa saja mereka yang terlibat dengan dua kepentingan besar itu, saya tahu pasti," kata Saifullah, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (22/6).
Di balik dua kelompok kepentingan tersebut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini percaya dengan figur Presiden Joko Widodo yang mampu mengakselerasi dua kepentingan tersebut.
"Saya percaya presiden mampu mengimbangi antara kepentingan Tiongkok dengan Amerika Serikat melalui perpanjangan-tangan mereka di kabinet," ujarnya.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini mengungkap manfaat yang diterima oleh bangsa Indonesia ketika Bung Karno pernah berpihak kepada Amerika Serikat.
"Indonesia jelas dapat imbalan saat itu berupa pembangunan jalan Jenderal Sudirman yang menghubungkan Jakarta Pusat dengan Jakarta Selatan dengan kualitas terbaik standar Amerika Serikat. Kini jalan itu harus dibongkar diganti dengan jalan yang dibangun oleh Tiongkok," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha menyatakan anggota kabinet era Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini terdiri dari dua kelompok
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD