Politikus PPP Kecewa Pemerintah Pusat Tak Turuti Kemauan Anies Baswedan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Komisi X Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pemerintah pusat seharusnya bisa memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul penularan Omicron yang meningkat.
Sebelumnya, Anies berharap pemerintah pusat bisa menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dan kembali ke sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Seharusnya pemerintah pusat memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta," kata Illiza melalui keterangan persnya, Jumat (4/2).
Legislator Fraksi PPP itu mengatakan bahwa sebanyak 27.977 kasus aktif Covid-19 terdeteksi di DKI Jakarta.
Sebanyak 6,348 masih dalam perawatan di tempat karantina terpusat. Selain itu, 21.629 kasus melakukan isolasi mandiri.
Menurut Illiza, PTM 100 persen sebaiknya di DKI Jakarta bisa dihentikan. Sebab, PTM berpotensi menghadirkan klaster penularan Covid-19.
"Jangan korbankan siswa. Semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa," ungkap legislator Daerah Pemilihan I Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk kembali menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Anggota DPR Komisi X Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pemerintah pusat seharusnya bisa memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul penularan Omicron yang meningkat.
- Mardiono Lakukan Doa Bersama Untuk Melepas Jemaah Umrah di Kantor DPP PPP
- PAM JAYA Bakal Pasang Meteran Air di Apartemen Demi Hindari Hal Ini
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Mardiono Minta Kader PPP Bersatu Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran yang Berpihak Rakyat
- Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok
- Agung Nugroho Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat Atasi Masalah Infrastruktur & Banjir di Pekanbaru