Politikus PPP Minta Kapolri Audit Bareskrim dan Polda-polda

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menyatakan tema besar yang harus diselesaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukan hanya di 100 hari pertama, tapi harus dimulai pada 100 hari pertama. Tema besar tersebut adalah reformasi Polri dan pelayanan publik.

"Speed-nya perlu dipercepat," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (14/7).

Soal perbaikan Polri di bidang pelayanan publik, kata Arsul, dirasakan ada perbaikan tapi di kota-kota besar. Hal itu terjadi karena dapat perhatian dari media dan DPR.

"Bagaimana dengan yang di kota-kota kecil? Apakah kalau bikin SIM masih selancar di Jakarta. Biayanya masih seperti memperpanjang SIM keliling, belum seperti itu kan?," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Kemudian penanganan perkara oleh jajaran reserse Polri. "Saya usulkan ke Pak Tito dulu. Rangka reformasi internal yang diharapkan adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini hukum ditegakan Polri berdasarkan status sosial pelapor dari orang penting atau masyarakat kecil," ungkapnya.

Oleh karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah X ini mendesak Kapolri Tito mengaudit kinerja Bareskrim dan Polda-polda.

"Audit penanganan perkaranya dan jangan hanya dilakukan oleh internal Polri, sebaiknya bekerjasama dengan perguruan tinggi," sarannya.

Faktanya, ujar Arsul, masih banyak perkara yang belum tahu kelanjutannya. "Kalau Pak Tito berani melakukan audit penanganan perkara, itu akan menciptakan tradisi baru di internal Polri," pungkasnya.(fas/jpnn)