Politikus PPP Tolak PTN Dipimpin WNA

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menyatakan tidak setuju wacana Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang akan mengganti rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dengan warga negara asing.

“Saya tidak setuju rektor PTN di Indonesia diserahkan ke warga negara asing (WNA),” kata Reni, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (3/6).

Kalau alasannya untuk mendorong PTN menjadi kampus berkelas dunia, lanjut Reni, itu tidak tepat. Sebab rektor bahagian kecil dari komponen kemajuan sebuah perguruan tinggi.

“Instrumen untuk menjadikan kampus world class university itu tidak hanya sekadar rektornya saja yang harus bagus, tapi perangkat dan sistemnya juga harus bagus," tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Kalau sistemnya masih seperti sekarang, kata dia, mau sehebat apapun rektornya, tetap saja perguruan tinggi jalan di tempat.

Demikian juga halnya dengan anggaran untuk pendidikan yang kini Rp 400 triliun. “Apakah benar yang terserap sekarangg Rp 400 triliun? Tidak. Sebab yang terserap untuk perguruan tinggi hanya Rp 37 triliun, terserap untuk pendidikan dasar hanya Rp 50 triliun dan ini dikelola oleh pusat, 10 triliun DAK, selebihnya kan gaji guru," jelas Reni.

Kalau pengelolaan anggaran pendidikan seperti sekarang, ujarnya, jangankan Rp 400 triliun, andai Rp 1.000 triliun pun anggaran pendidikan tidak memberikan dampak apapun terhadap mutu pendidikan. "Catat itu," tegasnya.

Menurut anggota DPR dari Dapil Jawa Barat IV ini, reformasi di Tiongkok itu besar-besaran adalah soal anggaran. Finlandia itu menjadi bagus karena anggaran pendidikan diprioritaskan.