Politikus Sebaiknya Ikut Lawan COVID-19, Bukan Cari Kesalahan Pemerintah
Mereka adalah pedagang kecil, warung, ojol, pegawai mal, karyawan pabrik, tentunya dengan anak-anaknya yang harus belajar dari rumah.
Pengeluaran uang karena pembelajaran daring ini juga di luar perencanaan. Untuk menanggulangi hal ini, kebiasaan gotong royong harus diperkuat lagi.
Masyarakat di level RW bisa berbagi untuk menanggulangi kelompok yang paling rentan tersebut.
Perusahaan-perusahaan besar bisa membuat CSR untuk bantuan biaya pendidikan melalui universitas dan sekolah agar proses pembelajaran tidak terkendala biaya pulsa.
Pemerintah tentu bisa terus fokus pada BLT, sembako, penyiapan APD, penyediaan alat-alat internet di daerah-daerah, rumah sakit khusus COVID-19, penanggulangan kredit para debitor dan lain-lain yang telah disiapkan.
Dalam hal ini diperlukan birokrasi yang serba cepat secepat gerakan virus itu. Birokrasi pemerintah harus belajar dari virus seperti kejelasan target, fokus, tidak bertele-tele, kolaboratif antara pusat dan daerah.
Asep melanjutkan, riset-riset di universitas dan LIPI digerakkan untuk menerapkan penemuan yang berkaitan dengan APD, antigen melawan covid-19, produk-produk immune system, dan lainnya yang diproduksi secara masif melalui APBN dan CSR.
"Abaikan dulu perbedaan politik yang memperumit keadaan. Para politikus harus fokus melawan COVID-19, bukan mencari-cari kesalahan pemerintah. Bila ada ide, kritikan, akan lebih baik disiapkan juga ide solusinya," imbaunya.
Bila politikus punya kritikan soal penanggulangan COVID-19, lebih baik disiapkan juga solusinya.
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19
- Jilbab IKN