Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PDIP Emir Moeis meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

"Makanya saya mengimbau betul ini kepada Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo ini, benahi cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita," ujar Emir di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam (10/1).

Mantan anggota DPR itu juga meminta agar di era Prabowo tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

"Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap kepada saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja," jelasnya.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. Namun, ia meminta Presiden Prabowo untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

"KPK suatu yang bagus, tetapi sebetulnya 'the man behind the gun' yang mesti dibereskan. Jadi, tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek, ya, rusak," tegas Emir.

Politikus asal Kalimantan Timur itu juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia. Emir berharap Prabowo tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dalam upayanya mencapai Indonesia Emas 2045.

"Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke 2045," imbuhnya. (tan/jpnn)