Politisasi Birokrasi Jadi Akar Korupsi

Dia menyebutkan, birokrasi sekarang menjadi ajang tarik-menarik kepentingan perjuangan partai. Tentu, kaitannya tidak jauh-jauh dari urusan finansial alias sumber daya ekonomi. "Sekarang, investor menanam modalnya ke semua calon. Dalam prosesnya, dilihat kandidat yang terkuat, terus digerojok. Pascapilkada, pembangunan sangat bergantung pada instruksi para investor," kritik perempuan kelahiran Blitar, 7 November 1959, itu. Menurut Zuhro, sistem multipartai sejauh ini tidak memberikan manfaat besar terhadap kinerja pemda. "Justru hanya menyuburkan tradisi korupsi," tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Peneliti Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Dwi Windyastuti Budi Hendrarti menjelaskan sejumlah kemungkinan pemicu maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satunya, banyak kepala daerah yang tergolong "politisi pendatang" yang tidak paham teknis birokrasi. "Padahal, tertib anggaran itu sangat ketat. Mereka tidak menyadari itu sehingga tersandung," ungkapnya.

Aspek lain yang patut dicatat, terang dia, adalah tingginya biaya politik dalam pilkada. "Setelah terpilih, mau tidak mau kepala daerah berusaha mencari uang kembalian," ujarnya.

Dia menyatakan, terkadang inisiatif untuk berkorupsi itu tidak datang dari pribadi kepala daerah. Tetapi, hal tersebut sering didorong mantan anggota tim sukses kepala daerah saat pilkada. "(Hal itu) sebagai balas budi kepada partai pengusung atau tim sukses yang meminta proyek-proyek dari pemda," ujarnya.