Politisasi PNS Sudah Parah, Mendagri Jangan Diam

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Yan Herizal meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambil tindakan tegas terhadap praktek politisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Praktek PNS dalam ajang Pemilukada, menurut Yan Herizal, akhir-ahir ini tidak hanya dalam bentuk memobilisasi kalangan PNS, tapi telah sampai mengintervensi struktur jabatan di birokrasi pemerintahan daerah (Pemda).

"Selama Pemilukada dilagsungkan, banyak PNS daerah yang menjadi sasaran konflik kepentingan. Posisi mereka sangat dilematis. Jika bersikap netral, ia bisa dikucilkan. Sebaliknya jika menjadi pendukung incumbent dan kemudian kalah, maka jabatan struktural PNS akan dicopot," kata Yan Herizal, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/1).

Guna meminimalisir PNS menjadi korban Pemilukada, lanjutnya, sudah saatnya Mendagri mengambil tindakan tegas atas politisasi birokrasi di jajaran Pemda itu.