Politisi dan Mafia Jadikan Izin Impor Beras Mesin ATM
Minggu, 02 Februari 2014 – 07:57 WIB
Dia kemudian melanjutkan kalau alasannya untuk tidak mundur dari posisi di BPK karena terkait sejumlah tugas penting sebagai bagian dari amanah jabatan yang harus ditunaikannya. Diantaranya, ungkap Ali Masykur, terkait pula agenda pemeriksaan atas kisruh impor pangan di Kementrian Perdagangan. "Kalau saya mundur, justru nanti siapa yang akan memeriksa kisruh beras yang ada" Kami akan secepatnya melakukan pemeriksaan," ucapnya.
Rencananya, program pemeriksaan sudah akan mulai jalan pada awal pekan ini. "Semua masalah pasti menimbulkan konsekuensi. Kalau masalah itu bisa merugikan negara, walaupun beliau mundur, tetap akan menjadi bagian yang harus bertanggung jawab," ujar Ali Masykur.
Fokus pemeriksaan, beber dia, setidaknya akan berusaha mengungkap proses baik di kementerian perdagangan maupun kementerian pertanian tentang bagaimana beras Vietnam yang secara spesifikasi aturanya tidak boleh masuk ke pasar tanah air, namun ternyata tetap bisa diimpor. Intinya, akan dilihat apakah hal tersebut sebagai akibat dari kordinasi antara kemendag dan kementan, serta bea cukai yang tidak sinkron, atau memang ada permainan di dalamnya.
Meski demikian, Ali Masykur menegaskan kalau pihaknya tetap menghargai dan mengapresiasi langkah Gita mundur dari jabatannya. Menurut dia, dengan mengambil langkah tersebut, yang bersangkutan dapat lebih konsentrasi mengikuti ajang konvensi sehingga dapat sekaligus mendongkrak elektabilitas sebagai capres.
JAKARTA - Perizinan impor beras diduga menjadi lahan empuk untuk mengeruk "uang haram" para politisi bersama mafia beras. Pasalnya banyak
BERITA TERKAIT
- TNI AL Gelar Bakti Sosial untuk Korban Terdampak Erupsi Gunung Lebotobi Laki-laki di Flores Timur
- Musim Hujan, Tetapi Kualitas Udara Jakarta Masih 20 Besar Terburuk di Dunia
- Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan pada Senin Malam
- Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Mendes Yandri Pilih Bermalam di Desa Margorejo
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6