Politisi Demokrat Minta Program e-KTP jangan Dipolitisasi

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahcmad Mubarok menyatakan, proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan digiring  ke ranah politik.

"Pendataan penduduk secara online itu dapat mengantisipasi bentuk kriminalitas. Jadi, jangan dibawa ke ranah politik," ujar Mubarok di Jakarta, Minggu (2/10).

Dijelaskan Mubarok, pelaksanaan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu patut diapresiasi positif sebagai sistem tertib administrasi penduduk sekaligus monitoring kemanan.

Mubarok menjelaskan, program e-KTP bukan sekedar untuk menyukseskan pesta demokrasi di tanah air ini saja. Selain untuk akurasi pendataan jumlah pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), e-KTP juga punya manfaat yang lebih luas lagi.