JPNN.com 
Politisi Demokrat Minta Program e-KTP jangan Dipolitisasi
Minggu, 02 Oktober 2011 – 19:31 WIB
Politisi Demokrat Minta Program e-KTP jangan Dipolitisasi
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahcmad Mubarok menyatakan, proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan digiring ke ranah politik.
"Pendataan penduduk secara online itu dapat mengantisipasi bentuk kriminalitas. Jadi, jangan dibawa ke ranah politik," ujar Mubarok di Jakarta, Minggu (2/10).
Baca Juga:
Dijelaskan Mubarok, pelaksanaan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu patut diapresiasi positif sebagai sistem tertib administrasi penduduk sekaligus monitoring kemanan.
Mubarok menjelaskan, program e-KTP bukan sekedar untuk menyukseskan pesta demokrasi di tanah air ini saja. Selain untuk akurasi pendataan jumlah pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), e-KTP juga punya manfaat yang lebih luas lagi.
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahcmad Mubarok menyatakan, proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebaiknya jangan
BERITA TERKAIT
- ASDP Tanam 3 Ribu Bibit Mangrove di Tangerang, Wujud Komitmen Jaga Kualitas Perairan
- Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
- Lihat, 4 Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di Gedung KPK, Ada yang Kenal?
- Hakim MK Arsul Sani: Pemilihan Ketua ILUNI FHUI Harus Bermartabat dan Demokratis
- KPK Amankan 6 Orang dari OTT di Kalsel, Siapa Saja Mereka?
- Peran Dunia Usaha Sangat Vital dalam Mengamankan Pangan Nasional
