Politisi Demokrat Tantang Buyung Cs

Menurutnya, sikap presiden sangat penting, karena perseteruan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan yang terjadi sekarang ini bukan hanya menjatuhkan kredibilitas penegak hukum, tetapi juga kredibilitas hukum Indonesia secara keseluruhan. "Hukum kita berada dalam titik nadir yang paling rendah," tegasnya. Selain itu, perhatian terhadap kasus ini bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Media asing, kata Pramono, juga ramai menyoroti kasus yang menyeret dua pimpinan KPK non aktif, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah tersebut. "Saya juga mendengar dari BBC, CNN. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan negara kita sebagai negara hukum," katanya.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengusulkan digelarnya rapat konsultasi Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dengan presiden guna membahas perseteruan ketiga lembaga negara tersebut. "Pimpinan DPR agar cepat menyampaikan hal ini kepada presiden. Untuk tempat pelaksanaannya dapat bergantian apakah di Istana Presiden atau DPR," katanya.

Dia menyatakan, forum konsultasi merupakan kebiasaan DPR dengan presiden yang konstitusional. Apalagi, masalah saat ini sudah menyangkut antar lembaga yang semakin membahayakan sistem hukum di Indonesia. Senada dengan Pramono, pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya menyatakan, kunci untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus KPK, Polri, dan Kejaksaan berada di tangan Yudhoyono, karena baik Polri maupun Kejaksaan Agung merupakan institusi yang berada di bawah presiden.

Dengan demikian, jika presiden berniat untuk menyelesaikan persoalan, sesuai dengan rekomendasi Tim 8, Yudhoyono bisa memberikan arahan kepada Polri dan Kejagung untuk menghentikan kasus tersebut. "Itu bukan berarti intervensi. Kalau kasus sudah di pengadilan, baru tidak bisa diintervensi, karena sudah masuk ranah yudikatif," terangnya. Yunarto menandaskan, langkah ini harus dilakukan secepatnya, bila tidak ingin berlarut-larut dan membuat citra pemerintahan terganggu. "Publik akan melihat dan menilai bahwa presiden tidak tanggap dalam mengatasi persoalan ini," tegas. (fas/JPNN)