Politisi Gerindra Bilang, Lembaga Survei Paling Dirugikan

JAKARTA - Mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD masih menuai pro dan kontra. Politisi Partai Gerindra menilai para konsultan politik dan lembaga survei justru yang paling dirugikan akibat dari RUU Pilkada.
    
“Banyak yang kehilangan mata pencahariannya  sebagai konsultan politik dan lembaga survei,” ucap Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dialog bertajuk ‘Pemilukada Langsung vsTidak Langsung’ di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (10/9).
    
Menurutnya, kandidat kepala daerah yang hendak maju melalui pilkada langsung mengeluarkan kocek sangat besar.

Hal itu menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak kejahatan korupsi oleh kepala daerah.

“Ketika ingin mencalonkan sebagai kepala daerah harus mengeluarkan uang yang cukup besar sekali,” cetus Martin. (fdi/ind)