Politisi Ini Tolak Proyek 1.000 Bus Kemenhub

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra, M Nizar Zahro menyerukan penolakan terhadap rencana pengadaan 1.000 unit bus di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pasalnya, dia menilai banyak kejanggalan dalam proyek tersebut.

Menurut Nizar, pengadaan 1.000 Bus Rapid Transit (BRT) itu sudah masuk dalam DIPA RAPBN 2016 melalui mata anggaran penambahan kapasitas transportasi publik dengan alokasi anggaran lebih dari Rp2 triliun (Rp2.001.200.250.000) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi untuk 63 juta orang lebih penduduk.

“Sebagai anggota Komisi V, saya meminta alokasi yang diajukan Direktorat Perhubungan Darat itu sebaiknya dibatalkan karena tidak sesuai peruntukannya,” kata Nizar di Gedung DPR Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Nizar, dalam perencanaannya BRT itu akan tercatat sebagai aset Kemenhub, namun pengoperasiannya akan dilakukan oleh Perum PPD (Bodetabek) dan Perum Damri (di luar Bodetabek).

Proyek ini, menurutnya wajib ditolak karena selain dianggarkan setiap tahun, pengadaan tahun sebelumnya juga belum dioperasionalkan. Selain itu, dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ) tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan bus itu.

“Apalagi saya dengar akan diberikan kepada salah satu merk tertentu yang akan memenangkan pengadaan bus ini. Ini kartel yang harus dilawan dan bisa dipindahkan kepada program membangun pelabuhan-pelabuhan perintis baru di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Disamping itu, Nizar juga meminta Kemenhub menjelaskan program pengadaan keselamatan transportasi publik berupa rambu-rambu jalan seluruh Indonesia sebesar Rp1.147 triliun. Kemenhub, kata dia, harus menyebutkan ruas jalan mana saja yang akan di pasang ramu-rambu jalan agar tidak double account dengan program serupa di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.(fat/jpnn)