Politisi PDIP Kritik Pemerintahan Jokowi, Satyo: Faktanya Penanganan Covid-19 Banyak Kontroversi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai PDIP mulai habis kesabaran terhadap pemerintah selama menangani pandemi Covid-19 yang memiliki banyak catatan negatif.
Terlebih lagi, penanganan pandemi lebih banyak diurusi oleh kader partai di luar PDIP. Misalnya, soal penugasan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa-Bali.
Akibat dari banyaknya persoalan dalam penanganan pandemi itu, kata Satyo, politikus parpol berlambang banteng moncong putih itu mulai melancarkan kritik kepada pemerintah.
Kritikan tersebut datang dari Ketua DPR sekaligus ketua DPP PDIP Puan Maharani, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu.
"Faktanya, cara pemerintah Jokowi mengendalikan pandemi banyak menuai kontroversi dan dianggap terlalu percaya dan hanya mengandalkan LBP (Luhut Binsar Panjaitan, red)," tulis aktivis '98 itu melalui layanan pesan, Sabtu (7/8).
Dia beranggapan, PDIP berpotensi meraup simpati rakyat jika terus melancarkan kritik kepada pemerintah.
Tidak tertutup kemungkinan juga elektabilitas partai berwarna kebesaran merah itu akan terus naik dengan sikap kritis yang konsisten.
"PDIP merasa perlu memosisikan diri sebagai oposisi di sisa periode kepemimpinan Jokowi, salah satunya adalah guna mendongkrak elektabilitas daripada terus menjadi pemadam kebakaran dari kebijakan Jokowi terkait pengendalian pandemi yang membuat masyarakat gregetan," tuturnya.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai PDIP mulai habis kesabaran dengan pemerintah selama menangani pandemi Covid-19 yang memiliki banyak catatan negatif.
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan