Politisi PDIP Usul Parpol Didanai APBN
Kamis, 14 Februari 2013 – 00:38 WIB

Politisi PDIP Usul Parpol Didanai APBN
Namun usulan eva tersebut ditentang oleh Ketua Komisi Hukum Nasional Professor J.E. Sahetapy. Menurutnya, akan lebih baik jika ada dana untuk parpol disalurkan bagi masyarakat miskin.
Baca Juga:
"Saya tidak setuju dengan donasi dari negara (untuk dana kampanye, red) itu. Lebih baik disalurkan bagi orang miskin," tukasnya.
Menurut Sahetapy, negara-negara maju yang menggunakan sistem donasi negara untuk parpol dapat sukses menerapkan cara tersebut karena mempunyai kultur yang berbeda. Kultur tersebut, lanjutnya adalah guilt and shame culture atau kultur malu dan merasa bersalah, sebuah nilai yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah dijumpai di Indonesia.
"Menteri di Jerman itu baru dituduh plagiat saja sudah mengundurkan diri. Baru plagiat lho, bukan korupsi. Tapi di Indonesia harus tunggu terbukti dulu dan macam-macam. Ini jelas ada perbedaan kultur yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sistem yang demikian tidak cocok diterapkan mengingat kultur berpolitik Indonesia yang masih sangat tertinggal," paparnya.
JAKARTA - Wacana agar dana kampanye partai politik dibebankan pada negara untuk menghindari terjadinya korupsi politik terus menguat. Usulan itu
BERITA TERKAIT
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang
- Bawaslu RI Turun Langsung Awasi PSU Pilkada Serang, Ada Temuan Pelanggaran