Politisi PG Tolak Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari menyatakan, pemikiran yang mengarahkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dikembalikan ke DPRD sama sekali tidak ada dasar ideologi dan konstitusinya.

Wacana tersebut menurut Hajriyanto, dasar pemikirannya hanya berdasarkan ekses-ekses dari Pemilukada. Tidak satu pun argumentasinya berdasarkan ideologi dan konstitusi.

"Kepala daerah pecah kongsi dengan wakilnya dan Pemilukada berbiaya tinggi serta seringnya kepala daerah menggunakan APBD untuk kepentingan politiknya. Kan itu saja alasan pemerintah untuk mendorong proses Pemilukada diserahkan ke DPRD. Menurut saya itu semuanya adalah ekses," kata Hajriyanto Y Thohari, dalam Dialog Empat Pilar Negara bertema 'Implementasi Pemilukada', di Senayan, Jakarta, Senin (11/3).

Demikian juga halnya pemikiran pemerintah yang mengklaim Pemilukada langsung rawan politik uang, itu juga bahagian dari ekses.