Politisi PG Tolak Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Memangnya kalau Pemilukada dikembalikan ke DPRD ada yang menjamin tidak akan berlangsung politik uang. Faktanya kan sama saja," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Menyerahkan Pemilukada kepada DPRD jelas-jelas mendorong demokrasi hanya menjadi konsumsi elit dan akan mendegradasi aspirasi rakyat. Karena itu, upaya pemerintah menyerahkan Pemilukada ke DPRD harus dicegah sebelum rakyat benar-benar marah, ujar Hajriyanto.

Selain mengritisi kecenderungan pemerintah yang menggunakan ekses-ekses sebagai dasar berpikir untuk membuat satu kebijakan, Hajriyanto secara tegas juga menuding pemerintah yang berkuasa saat ini terjebak dengan pola berpikir jangka pendek.

"Pemerintah kan lebih mengutamakan jangka pendek ketimbang membangun sebuah demokrasi yang sehat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini," tegas dia.