Politisi PKS Pertanyakan Komitmen SBY soal HAM

JAKARTA – Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya terkait tindaklanjut atas rekomendasi DPR RI tentang Orang Hilang dan Penghilangan Paksa 1997/1998 harus disikapi serius. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, menegaskan, Pimpinan DPR harus memanggil menteri terkait yang ditujukan dalam rekomendasi DPR RI tersebut.

       

“Saya sebagai pribadi dan Anggota DPR meminta pimpinan DPR panggil menteri terkait. Rekomendasi ini bukan hanya Pansus, tapi rekomendasi DPR. Panggil, tanyakan bagaimana nasib rekomendasi pansus ini,” kata Nasir, di Press Room DPR RI, Rabu (28/7).

       

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengaku heran dengan sikap Pimpinan DPR RI yang tidak berani mengambil inisiatif untuk memanggi kementerian terkait. Dia membandingkan ketika empat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dipanggil KPK, Pimpinan DPR langsung berinisiatif mengundang lembaga penegak hukum dalam hal ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

       

“Tapi, kenapa dalam hal (kasus penculikan dan penghilangan paksa) ini Pimpinan DPR tidak berinisiatif panggil menteri terkait untuk menanyakan apakah rekomendasi tindaklanjuti, apa didiamkan, di petieskan, atau sedang berjalan,” ungkap dia. “Jadi, kita bisa ambil kesimpulan. Ini menurut saya penting. Sebelum nanti kita ambil keputusan lain,” lanjut Nasir.