Politisi PKS Tuding AS di Balik Konflik Mesir

jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan Amerika Serikat (AS) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab di balik pembantaian terhadap lebih dari 6000 rakyat Mesir. Selama ini dia, militer Mesir adalah mitra strategis AS di Timur Tengah untuk melindungi kepentingan strategis Israel melalui bantuan keuangan, persenjataan dan pendidikan militer.

“Jika mau, AS bisa hentikan pembantaian Militer Mesir terhadap rakyat Mesir. AS adalah mitra strategis dan donatur terbesar Militer Mesir. Tapi hal itu tidak dilakukan. Kebijakan AS mendiamkan pembantaian tersebut membuktikan AS dibalik konflik di Mesir ," kata Muzzammil, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/8).

Menurut Muzzammil, Sejak 1987, bantuan pemerintah AS kepada Mesir termasuk lima besar di dunia. Pemerintah AS memasok 1,3 milyar dolar AS per tahun untuk para jenderal Mesir. Selain itu AS juga mengirim 1200 tank Abraham M1, 221 jet tempur, dan sejumlah senjata tangan buatan AS dengan nilai milyaran dolar AS sebagai bentuk komitmen Amerika Serikat terhadap Mesir.

“Bahkan, tahun 2014 pemerintah Obama mengajukan 1,3 milyar dolar AS untuk bantuan militer Mesir. Terjadi peningkatan bantuan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 1,563 juta US dolar,” ungkapnya.

Selain itu, setiap tahun sekitar 500 perwira militer Mesir mengikuti pendidikan dan pelatihan militer di AS sejak tahun 1978. “Para perwira militer itu saat ini menempati posisi strategis di militer dan pemerintahan Mesir. Mereka mengomandoi sekitar 468.500 tentara di Mesir. Belum termasuk para militer Mesir sekitar 479.000 orang,” ujar wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Agenda utama AS lanjutnya, untuk menjaga sekutunya, Israel di Timur Tengah agar terlindungi dari bahaya Arab Spring yang terjadi di Mesir dan menjaga kepentingan strategis AS di Terusan Suez. “Jadi tergulingnya Presiden Mursi bagi AS untuk mengembalikan kemitraan strategis Israel-Mesir yang pernah terbina di masa Rezim Mubarak,” kata Almuzzammil.

Pernyataan pemerintah Amerika Serikat atas upaya pencegahan kekerasan, pemulihan pemerintah sipil dan mengembalikan proses demokrasi dan tentara kembali ke barak hanyalah basa basi. “Kutukan pemerintah Amerika Serikat atas kekerasan di Mesir tidak mengurangi dukungan pemerintah AS atas militer Mesir untuk membantai rakyat Mesir,” tegasnya.

Mestinya, ujar Almuzzammil, Obama bertindak sesuai dengan The 2012 Consolidated Appropriations Act. “Undang-undang ini menyatakan Amerika Serikat dilarang memberikan bantuan terhadap pemerintahan hasil kudeta militer. Masyarakat dunia akan melihat sikap masyarakat AS terhadap pemerintahannya.”