Politisi Sebut SBY Pegang Rekor Pengobral Grasi

jpnn.com - JAKARTA - Pemberian grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pembebasan untuk narapidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby dianggap sebagai tindakan yang mencoreng nama bangsa Indonesia.  Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menyebut Presiden sebagai pemegang rekor pengobral grasi.

"Presiden SBY menempati rekor pengobral grasi kepada para pengedar narkoba. Sikap ini jelas kontra produktif terhadap rencana kerja BNN untuk zero tolerance 2015," ujar Eva dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu, (8/2).

Eva menganggap pemerintah menutup mata atas protes yang dilayangkan masyarakat atas pemberian grasi dan pembebasan bersyarat untuk Corby tersebut.

Pemerintah juga dianggap tidak konsisten dengan sesumbar  untuk memperketat pemberian remisi terhadap 3 jenis kejahatan yaitu korupsi, terorisme dan narkoba.

"Ternyata untuk kasus narkoba tidak dimungkinkan terutama dengan pembebasan Corby yang sebelumnya diberikan grasi luar biasa," paparnya.

Politikus PDIP itu mengungkapkan keprihatinan komisinya terhadap Polri dan BNN yang sudah berupaya memberantas narkoba selama ini. Pemerintah, kata dia, melupakana langkah Polri yang ingin memberantas pasar narkoba saat ini. Eva berharap petisi penolakan pembebasan bersyarat untuk Corby yang sudah dilayangkan ke Presiden diperhatikan dengan semestinya.

"Kebijakan presiden dan pemberian pembebasan bersyarat bisa memicu demoralisasi bagi penggiat pemberantasan perdagangan narkoba maupun masyarakat umum. Keberatan DPR adalah keberatan masyarakat. Jika pemerintah abai maka hal ini tidak sesuai dgn prinsip demokrasi untuk kepentingan rakyat," tegas Eva.

Sementara itu, dihubungi terpisah anggota dewan dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkapkan pemberian pembebasan bersyarat untuk Corby membuat pemerintah terlihat lembek dan tidak konsisten.