Politisi Senayan Dukung Protes Gubernur Se-Kalimantan

Jika tuntutan itu tak dipenuhi, para gubernur mengancam akan memblokir pasokan batubara agar tidak keluar dari pulau Kalimantan.  "Kami berharap Komisi VII segera memanggil Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Pertamina,” kata Ganjar.

Lebih jauh dia menambahkan, di luar Pulau Jawa banyak masyarakat yang harus antre beli BBM. “Ini tidak adil. Waktu saya ke Lampung, saya melihat antrean (pembelian BBM), itu panjang sekali,” sesal Ganjar.

Sementara itu, politisi muda PPP, Aditiya Mufti Ariffin menambahkan pemerintah pusat hanya bisa menguras kekayaan Kalimantan, namun tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Padahal, imbuh dia, UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa Tanah, Air dan Segala sesuatu di dalamnya dikuasi negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Adilkah pembagian sumber daya energi ini untuk masyarakat kami. Apa bedanya Kalsel, Kaltim, Kalteng dan Kalbar dengan Aceh atau Papua," kata Ovie dengan nada tanya.

ovie mengingatkan, jika pemerintah tidak memberhatikan keadilan energi dan masyarakat melakukan perlawanan dengan memblokir keluarnya batubara, maka akan berdampak sangat luas. "Bisa gelap jakarta dan Pulau Jawa secara umum kalau suplai batubara dihentikan. Ini tolong dipikirkan pemerintah," tegasnya.