Politisi Senior PDIP Minta Jokowi Ikuti Rekomendasi KPK

jpnn.com - JAKARTA -- Politisi senior PDI Perjuangan Sidharto Danusubroto menyarankan Presiden Joko Widodo agar mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terkait calon menteri.

Menurutnya, jika dalam rekomendasi KPK dan PPATK  ada nama-nama yang bermasalah, sebaiknya tak dimasukan dalam kabinet.

"Beliau kan adalah Presiden, dia akan hitung-hitung kalau dia tak ikuti KPK beban ada pada dia. Dia harus timbang-timbang ke sana," kata Sidarto dalam diskusi bertajuk  "Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?", di Jakarta, Selasa (21/10).

Menurutnya, Jokowi sebagai presiden punya otoritas penuh dalam menentukan siapa saja yang bakal ditunjuknya sebagai pembantunya di kabinet.

Namun, ia mengatakan, karena sudah meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak calon menteri, maka sudah seyogyanya Jokowi menjadikan rekomendasi dua lembaga itu sebagai prtimbangan utama dalam menyusun formasi kabinet.

Sidharto mengatakan, memasukkan calon yang terindikasi punya masalah, maka hanya akan menambah beban Jokowi. Untuk itulah Sidarto menyarankan dari sekarang beban itu mesti dikurangi.

"Dia sudah dapat jawaban dari KPK. Dilema juga dia sebenarnya. Dia sudah minta tolong, seyogyanya ambil posisi  kira-kira keputusan apa yang paling bijak," ungkapnya.

Bekas Ketua MPR itu mengingatkan jangan sampai orang-orang yang rekam jejaknya bermasalah masuk kabinet. Sebab, jika kabinet diisi orang bermasalah, sama saja Jokowi mencederai kepercayaan rakyat. Hal itu juga akan mencederai pemerintahan Jokowi-JK.