Politisi Tuding Rusuh KJRI Jeddah Karena SBY Lamban

Dengan peristiwa tersebut Rieke mendesak pemerintah SBY segera lakukan langkah pro aktif kepada  pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).

Kemudian, lanjut Rieke, pemerintah harus memberikan ijin kepada KJRI dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat. Selain itu mereka harus membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah.

Politikus PDI Perjuangan menerangkan, pemerintah harus menyediakan sambungan telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi. Pemerintah, kata Rieke, harus melibatkan pihak keamanan Indonesia baik itu intelejen dan sejenisnya untuk mengantisipasi ulah para calo.

Rieke menerangkan, pemerintah harus menambah personil (melibatkan relawan) untuk pelayanan di loket-loket, membuka tenda-tenda kesehatan dan menyediakan tim medis bagi warga Indonesia yang mengurus pemutihan.