Polling Kemendes PDTT: Mayoritas Kades Tidak Setuju Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan polling ke sejumlah Kepala Desa (Kades) untuk mengetahui opini soal setuju atau tidak dilaksanakan mudik pada tahun 2020 ini.

Hasil polling yang dilakukan dengan metode kuantitatif berupa survei, dengan sampel diambil secara acak terstratifikasi menyebutkan jika hampir seluruh Kades tidak setuju ada mudik tahun ini. Namun, mereka masih ragu antara kebijakan melarang atau menghimbau warganya di kota untuk mengurungkan niat mudik.

“Namun jelas, opini kepala desa saat ini lebih bersifat rasional daripada terbebani muatan adat, sosial, atau ekonomi jangka pendek,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Ivanovich Agusta, Selasa (14/4).

Ivan, sapaan akrabnya, merujuk kebiasaan dari tahun ke tahun, mudik sebagai salah satu migrasi umat manusia yang terbesar sekaligus singkat ini mendapat dorongan yang kuat dalam aspek budaya dan sosial.

Ada ketenangan saat berkumpul dengan keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman sekampung halaman, meski cuma beberapa hari hingga beberapa minggu dalam setahun.

Potensi ekonomi mudik yang masuk ke desa juga terlalu tinggi untuk dikesampingkan. Merujuk publikasi Kementerian Perhubungan, setidaknya 23 juta warga desa di kota mudik tahun lalu. Jika Tunjangan Hari Raya (THR) senilai satu kali gaji digunakan untuk mudik, dapat diperkirakan sepanjang lebaran 2020 seharusnya minimal Rp3,4 triliun masuk desa.

Namun, kini ada fenomena kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19. Ini bisa membuyarkan berbagai aspek positif mudik beralih menjadi bencana pandemik masuk desa, dalam waktu yang singkat pula.

Olehnya, Kemendes PDTT memandang perlu menggali sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader yang sangat penting di desa terhadap mudik tahun 2020. Maka pada 10-12 April 2020 diselenggarakan polling kepada kepala desa ini. Data sampel yang diambil dari lapangan sebanyak 3.931 kepala desa pada di 31 provinsi.