Polri Bantah Istimewakan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia membantah memberi keistimewaan pengamanan terhadap calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo.
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto menjelaskan tidak ada diskriminasi pengamanan yang diberikan Polri antara satu capres dengan capres lainnya. "Tidak ada diskriminasi," tegas Agus di Mabes Polri, Selasa (8/4).
Seperti diketahui, sejak mendeklarasikan diri sebagai capres PDIP, pengamanan terhadap pria yang karib disapa Jokowi itu terus bertambah. Hal ini pun diakui pria yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini.
"Pengamanan memang ditambah terus, dari enam ditambah 12, kemudian sekarang jadi 24,” kata Jokowi kepada wartawan Rabu 2 April 2014 lalu.
Dijelaskan Agus, memang sesuai dengan prosedur yang ditentukan setiap pasangan capres dan cawapres diberikan pengamanan maupun pengawalan. Jumlahnya, lanjut dia, tergantung dari kebutuhan masing-masing.
"Karena kita berkomitmen beliau-beliau (para capres cawapres), ini yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Sehingga segala kemungkinan gangguan selama proses pencalonan ini bisa kita cegah sejak awal," bebernya.
Kembali ia menegaskan, jumlah pasti personel untuk pengamanan bervariasi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Menurut Agus, tidak mungkin jika enam orang yang ditugaskan itu bertugas sekaligus melakukan pengamanan.
"Kan mereka butuh istirahat, bergantian. Kita harap jangan sampai ada perbedaan jumlah, terus ada muncul isu gangguan keamanan. Jangan langsung mengarah pada situasi seperti itu," paparnya. (boy/jpnn)
JAKARTA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia membantah memberi keistimewaan pengamanan terhadap calon presiden dari Partai Demokrasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025
- Warga Kampung Bayam yang Menempati Rusun Harus Bayar Rp 1,7 Juta per Bulan
- Tim BTB Gelar Aksi Resik Masjid Pascabanjir di Jatinegara
- Tom Lembong Kecewa atas Dakwaan, Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara