Polri Bantah Pendataan Dukungan Masyarakat di Pilpres 2019 Bermuatan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri menegaskan langkah aparat kepolisian dalam pendataan dukungan masyarakat terkait Pilpres 2019 dipastikan tidak berkaitan dengan motif politik.
Pendataan itu bertujuan untuk memetakan daerah rawan konflik terkait dukungan tersebut. Bukan seperti yang dituduhkan untuk membantu salah satu pasangan calon yang sedang bertarung.
“Pendataan itu murni untuk mengetahui tingkat kerawanan dan menentukan cara bertindak nantinya,” ujar adiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/3).
"Jadi tidak ada kaitannya dengan motif politik. Kami wajib mengetahui daerah pemilihan (dapil), juga daerah mana yang terkonsentarasi paslon a dan paslon b untuk proses pengamanan," tambah Iqbal.
Menurut Iqbal, terkait pemetaan tingkat kerawanan wilayah adalah hal yang wajar dilakukan setiap tahunnya. Hal itu sebagai bahan polisi menentukan strategi pengamanan.
Dia pun menegaskan, apabila nanti ditemukan anggota Polri yang tak netral, pihaknya akan memroses dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sama sekali tidak ada motif politik. Jadi, tegas sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR (telegram rahasia)-nya. Artinya, siapa pun yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya," tandas dia. (cuy/jpnn)
Mabes Polri menegaskan langkah aparat kepolisian dalam pendataan dukungan masyarakat terkait Pilpres 2019 dipastikan tidak berkaitan dengan motif politik.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Acungi Jempol Mabes Polri, Edi Minta 18 Oknum Polisi Diduga Peras WN Malaysia Dipecat
- Gelar Aksi di Mabes Polri, Sakral Desak Mantan Kepala Daerah di Dumai Ini Segera Diproses Hukum
- 26 Pati Polri Naik Pangkat, 2 Irjen Resmi jadi Komjen
- Dibawa ke Mabes Polri, AKP Dadang Diborgol, Dikawal Ketat Provos
- TPDI Laporkan Kapolda Sulut ke Divisi Propam Mabes Polri, Ada Apa?
- Sebaiknya Hindari Melintas di Kawasan Mako Brimob Pagi Ini