Polri Bolehkan Gerakan #2019GantiPresiden, Tapi Ada Syarat

jpnn.com, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan polisi sebenarnya tak melarang adanya deklarasi #GantiPresiden di sejumlah wilayah di Indonesia.
Namun, karena ada penolakan dari kelompok massa berbeda, polisi mengambil jalan tengah.
“Aksi #2019GantiPresiden ini kalau dia sendiri saja dan tidak ada kelompok lain yang menolak tidak masalah. Tetapi, menjadi masalah kalau dia deklarasi di satu kota dan ada kelompok yang bertolak belakang dengan dia,” kata Setyo, Kamis (30/8).
Dengan pembubaran oleh Polri, maka bisa meminimalisir potensi konflik.
Dia pun membantah tuduhan Polri hanya mendukung gerakan yang menolak #2019GantiPresiden. Menurut dia, pihak pro maupun kontra semuanya diimbau agar tidak anarkistis.
“Dua-duanya diimbau tidak melakukan aksi supaya tidak benturan. Di Karawang juga sudah diingatkan. Kalau terjadi benturan nanti polisi lagi yang disalahkan,” tegas dia:
Setyo mengatakan, pihaknya tak membubarkan aksi #2019TetapJokowi karena sejauh ini tak ada massa yang menolak gerakan tersebut.
“Sama dengan kegiatan konser untuk Lombok, ada yang nolak gak? Kalau enggak oke jalan, begitu ada yang nolak oh tunggu dulu, polisi melakukan penilaian dulu,” ujar dia. (cuy/jpnn)
Polri membantah tudingan yang menyebut hanya membela gerakan deklarasi 2019 Tetap Jokowi.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- AKBP Fajar Ditangkap Propam Mabes Polri, Kasusnya Dobel
- Belum Beres, Pemeriksaan 4 Polisi Intimidasi Lagu Sukatani Masih Berlangsung
- Band Sukatani Minta Maaf telah Menyentil Polisi, Ini Respons Mabes Polri
- 4 Anggota Mafia Narkoba Asal Jambi Ini Segera Diadili
- KMPN Demo KPK, Mabes Polri, dan Kejagung, Ini Tiga Tuntutannya
- Penerimaan Bintara 2025: Polda Papua Dapat Kuota Khusus, Berikut Daftarnya