Polri dan Kejagung Ogah Serahkan Salinan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke KPK, Kenapa?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sejauh ini belum menerima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). KPK sendiri sudah mengirimkan surat permintaan ke dua lembaga penegak hukum itu sebanyak dua kali.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya sudah meminta salinan berkas dan dokumen perkara skandal Djoko Soegiarto Tjandra ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung. Tetapi hingga saat ini belum kami peroleh," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11).
Nawawi mengatakan, permintaan salinan dokumen perkara diperlukan untuk menguatkan proses pendalaman dalam kasus ini. KPK, lanjut Nawawi, juga sudah mendapat temuan lain dari kasus Djoko Tjandra dari masyarakat.
Menurut Nawawi, dokumen dari masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan digabungkan dengan dokumen yang ada di Bareskrim Polri dan Kejagung.
"Kami akan menggelar hasil telaah dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat dalam waktu dekat," kata Nawawi.
Nawawi mengharapkan, Bareskrim Polri dan Kejagung segera memberikan salinan dokumen perkara tersebut. Nawawi memastikan, sesuai dengan undang-undang dan diperkuat dengan Pepres 102 tentang Pelaksaan Supervisi, KPK memiliki kewenangan mengambil kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejagung.
"Bukan KPK yang minta dihargai, tetapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Aturan hukum itulah yang hrus dihargai semua pihak," kata Nawawi.
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah meminta kepada Polri dan Kejaksaan Agung agar menyerahkan salinan dokumen atau berkas perkara terkait Djoko Tjandra. KPK memiliki bukti lain yang dilaporkan oleh masyarakat terkait kasus itu.
- Massa ARM Minta Polri Usut Pagar Laut yang Dipasang pada Era Jokowi
- Kombes Hendy Kurniawan Disebut Gagalkan OTT Hasto & Harun, Polri Merespons Begini
- KPK Sita Rubicon hingga Landrover dari Rumah Ketum PP Japto
- Guntur Romli Sebut KPK Lakukan Manipulasi di Kasus Hasto
- Kubu Hasto Sebut KPK Berbohong soal Perintah Tenggelamkan HP
- Kesaksian Kusnadi Tepis Tuduhan KPK soal Hasto Sembunyi di PTIK saat Ada OTT Suap