JPNN.com 
Polri dan Menkopolhukam Satu Suara untuk Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berpandangan sama soal penundaan penyelidikan dugaan korupsi terhadap calon kepala daerah (cakada).
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengusulkan untuk menunda penyelidikan dugaan korupsi terhadap calon kepala daerah (cakada). Usulan tersebut mendapat persetujuan dari Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, apa yang dikatakan Wiranto memang sudah diwacanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Bapak Kapolri menyarankan supaya prosesnya ditunda setelah pilkada selesai. Artinya, kami berharap pilkada berlangsung dulu. Bila nanti ada kasus, silakan diproses,” kata Setyo di Divhumas Polri, Selasa (13/3).
Menurut dia, penundaan penyelidikan itu sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.
Namun, bisa jadi hal ini berpengaruh pada Satgas Pungli yang dibentuk Polri dalam rangka penanganan Pilkada 2018.
"Itu kan menyarankan karena kami lebih milih situasi yang lebih kondusif dan tenang,” tandas dia.(mg1/jpnn)
Menurut Setyo, penundaan penyelidikan itu sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT
