Polri Diingatkan Tak Urusi Perkara Koin
Jumat, 04 Februari 2011 – 20:33 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendy menilai, suatu hal yang wajar politisi melakukan langkah-langkah politis termasuk dalam menyikapi pernyataan presiden mengenai gajinya yang tak naik-naik. Respon politis dari para politisi itu, kata Cecep, hendaknya dibalas dengan cara politis juga, bukan dengan mengambil langkah hukum. Saat ini lanjut Cecep, memang ada gerakan untuk saling menghabisi diantara lembaga negara dan partai politik. Fenomena ini sangat tidak sehat. Mestinya berbagai lembaga negara dan partai politik konsen di bidangnya masing-masing tanpa harus mencampuri bidang lain yang tidak tugasnya.
“Peristiwa penggalangan koin oleh sejumlah anggota DPR untuk presiden, misalnya. Seharusnya tim SBY mengcounter itu dengan cara-cara politis juga. Secara intitusi, itu menjadi tugas partai pendukung presiden," kata Cecep Effendy, di Jakarta, Jumat (4/2).
Namun pembalasan secara politis itupun hingga kini tidak nampak dilakukan oleh partai pendukung SBY. Bahkan yang terjadi adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk mengintervensi ranah politik dengan memperalat hukum. "Jika polisi memperkarakan pengumpalan koin oleh kalangan DPR, maka degan sendirinya berkembang opini bahwa Polri telah menjadi alat kekuasaan menghabisi lawan-lawan politik penguasa," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendy menilai, suatu hal yang wajar politisi melakukan langkah-langkah politis
BERITA TERKAIT
- Innalillahi, Yusri Yunus, Jenderal Periang Tutup Usia
- Kemendagri Dorong Pemda Terapkan ETPD Guna Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Penyelesaian Hukum di Indonesia Harus Mengedepankan Restorative Justice
- KTNA: Kebijakan Bulog Berpotensi Merugikan Petani
- Gulkarmat Jakarta Barat Pastikan Pencarian Korban Kebakaran Glodok Plaza Dilanjutkan Besok
- Info Terkini dari Menteri KKP Soal Pagar Laut di Tangerang