Polri Diingatkan Tak Urusi Perkara Koin
Jumat, 04 Februari 2011 – 20:33 WIB
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendy menilai, suatu hal yang wajar politisi melakukan langkah-langkah politis termasuk dalam menyikapi pernyataan presiden mengenai gajinya yang tak naik-naik. Respon politis dari para politisi itu, kata Cecep, hendaknya dibalas dengan cara politis juga, bukan dengan mengambil langkah hukum. Saat ini lanjut Cecep, memang ada gerakan untuk saling menghabisi diantara lembaga negara dan partai politik. Fenomena ini sangat tidak sehat. Mestinya berbagai lembaga negara dan partai politik konsen di bidangnya masing-masing tanpa harus mencampuri bidang lain yang tidak tugasnya.
“Peristiwa penggalangan koin oleh sejumlah anggota DPR untuk presiden, misalnya. Seharusnya tim SBY mengcounter itu dengan cara-cara politis juga. Secara intitusi, itu menjadi tugas partai pendukung presiden," kata Cecep Effendy, di Jakarta, Jumat (4/2).
Namun pembalasan secara politis itupun hingga kini tidak nampak dilakukan oleh partai pendukung SBY. Bahkan yang terjadi adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk mengintervensi ranah politik dengan memperalat hukum. "Jika polisi memperkarakan pengumpalan koin oleh kalangan DPR, maka degan sendirinya berkembang opini bahwa Polri telah menjadi alat kekuasaan menghabisi lawan-lawan politik penguasa," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah, Cecep Effendy menilai, suatu hal yang wajar politisi melakukan langkah-langkah politis
BERITA TERKAIT
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan
- Barang Hasil Penindakan di 3 Wilayah Ini Dimusnahkan Bea Cukai, Berikut Perinciannya