Polri Harap Kritik dari Wartawan demi Pelaksana Pemilu 2024 yang Damai
jpnn.com, JAKARTA - Polri dan wartawan menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan damai. Gagasan itu mengemuka saat Polri bersama awak media menggelar Seven Soccer Bhayangkara Presisi Cup 2023 dalam rangka perayaan Hari Ke-77 Bhayangkara.
Acara ini dibuka oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dan awak media di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Jumat (7/7).
Dalam sambutannya, As SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Divisi Humas, SSDM Polri m, dan para awak media, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara.
"Acara kolaborasi antara Polri dan para teman-teman media juga kami rutin gelar pada tahun-tahun sebelumnya," kata Dedi.
Dedi menuturkan para wartawan bersama Humas Polri merupakan sahabat yang tak terpisahkan dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan, eks Kadiv Humas ini menyampaikan para wartawan bisa membuat Polri menjadi lebih baik dengan kritikan dan masukannya.
"Kapolri selalu menekankan kepada kita bahwa Polri salah satu tugasnya mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Polri juga harus mendengarkan masukan kritik maupun apa pun namanya dalam rangka perbaikan Polri ke depan kami harus lebih banyak mendengarkan, membuka diri, tidak membuat sekat-sekat, tidak menutup-nutupi sepanjang semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik," katanya.
Dedi bercerita saat dirinya berdinas di Divisi Humas Polri menjabat sebagai Karopenmas. Pada saat itu, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu 2019.
Pada saat itu, dia mengakui terjadi polarisasi hingga kampanye hitam. Untuk itu, dia berharap dengan kolaborasi antara Polri dan wartawan, maka Pemilu 2024 mendatang akan meminimalisasi hal-hal tersebut.
Irjen Dedi menyampaikan para wartawan bisa membuat Polri menjadi lebih baik dengan kritikan dan masukannya.
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral