Polri Kaji Usulan Polisi Parlemen

jpnn.com - JAKARTA - Mabes Polri akan mengkaji wacana Polisi Parlemen yang digulirkan DPR untuk memperketat pengamanan di Komplek Parlemen, Senayan. Polisi Parlemen ini membutuhkan 1.194 personel.
"Itu permohonan mereka bisa demikian. Kita akan rapatkan karena perlu pengkajian," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan, Senin (13/4).
Selama ini pengamanan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, di bawah kendali Pasukan Pengamanan Objek Vital, dan pengamanan dalam DPR.
Pengendalinya selama ini seorang Kanit berpangkat Kompol, dibantu dua Panit berpangkat AKP dan dibantu 30 personel Bintara. Nantinya, Polisi Parlemen direncanakan dipimpin Direktur Polisi Parlemen yang akan dijabat anggota Polri berpangkat Brigjen.
Menurut Anton, masalah Polisi Parlemen ini nantinya merupakan kewenangan Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam). Dia mengatakan, Baharkam akan melihat apakah efektif atau tidak. “Dan akan menganalisa berapa sesungguhnya yang dibutuhkan parlemen," katanya.
Pengkajian itu, kata Anton, tentunya membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. "Nanti berbagai pihak akan dimintai pendapat," tegasnya.
Sampai saat ini, Polri tidak mau berandai-andai terlebih. Apalagi, belum ada kajian yang dilakukan. Yang jelas, keinginan DPR itu tetap diapresiasi. "Nanti diputuskan layak atau tidaknya," ujarnya.
Anton mengatakan, Polri memang dibutuhkan dimanapun juga. Apalagi, keamanan merupakan salah satu kebutuhan primer. (boy/jpnn)
JAKARTA - Mabes Polri akan mengkaji wacana Polisi Parlemen yang digulirkan DPR untuk memperketat pengamanan di Komplek Parlemen, Senayan. Polisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seleksi Bintara Polri Dibuka, Kombes Sugandi: Gratis, Tidak Dipungut Biaya
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB