Polri: MAKI Tak Punya Hak Menggugat

JAKARTA - Sidang Pra-peradilan Mabes Polri atas penetapan tersangka dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto kembali digelar, Rabu (7/10) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin hakim tunggal Haswandi itu, inti agendanya adalah mendengarkan tanggapan (duplik) dari termohon.

Kuasa Hukum Mabes Polri, Iza Fadri, mengatakan bahwa delik yang dicontohkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku pemohon tidak relevan. Alasannya, dalam KUHAP pasal 80 sudah diatur secara limitatif siapa-siapa yang mempunyai hak gugat. "Mereka (MAKI red.) tidak mempunyai hak itu," kata Iza Fadri, usai menghadiri sidang di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (7/10).

Kata Iza, MAKI sebagai subyek hukum tidak memiliki kapasitas mengajukan pra-peradilan, karena dalam pasal 80 KUHAP harus ditafsirkan sebagai saksi atau pihak yang berkepentingan, bukan diwakili lembaga swadaya masyarakat.

Permintaan MAKI yang memohon kepada hakim untuk mencabut status tersangka Chandra dan Bibit dalam penyalahgunaan kewenangannya, juga ditanggapi Iza. Katanya, kedua pimpinan KPK itu ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Buktinya adalah laporan polisi termasuk empat alat bukti lainnya yang berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk.